Pekan lalu, Ahok mengungkapkan, keberadaan IPDN selama ini tidak membuat lembaga pemerintahan berjalan baik. Apalagi dia menduga ada permainan anggaran di IPDN.
" Saya pernah minta kepada Presiden Jokowi agar membubarkan IPDN dikarenakan ada permainan pos anggaran di situ, " ujar Ahok saat melantik pejabat Pemprov DKI Jakarta, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).
Ahok juga memberikan jurus jitu kepada presiden Jokowi untuk menuntaskan permasalahan oknum yang bermain anggaran pemerintah.
" Saya mengatakan ke presiden, Pak Jokowi saya memiliki 3 formula nih pak. Presiden nanya, Apakah itu? Saya jawab, pertama pecat, ke dua pecat dan ketiga pecat, " ujarnya.
Dia juga mengaku semenjak menjabat di pemerintahan tidak pernah memakai jasa dari lulusan IPDN dan lebih memilih jasa TNI. " Saya dari dulu tidak pernah pakai protokol atau ajudan dari lulusan IPDN, lebih baik pakai TNI AD, " kata dia.
Pernyataan Ahok soal IPDN tidak berhenti di situ. Ahok menyatakan, karenanya ada undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), keberadaan lembaga pendidikan abdi negara itu tidak lagi diperlukan karena mereka bisa melibatkan tenaga dari sektor swasta untuk menjalankan sebagian fungsi pemerintahan.
" Menurut saya undang-undang ASN sudah tidak memberikan kelebihan pada IPDN. Undang-undang ASN sudah bicara swasta dapat juga tarik masuk ke pemerintahan. Jadi sudah tidak membutuhkan IPDN sebenarnya, " kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/9).
Ahok menyampaikan, pada saat dia menjadi Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dia terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ASN. " Jadi apabila ada anggota DPR yang ngomong seperti itu, saya kan dulu anggota DPR komisi II, saya tim perumus UU ASN. Ada ASN itu swasta pun boleh masuk ke DKI (jadi petinggi), " ujar Ahok.
Memprotes keras atas pernyataan Ahok datang dari Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. " Saya mewakili beberapa alumni IPDN, menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang mengusulkan pada Presiden Joko Widodo supaya IPDN dibubarkan. Kami cukup kaget, ada seseorang gubernur, hingga melemparkan usul pembubaran IPDN, " ucap Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, Arief M Edie, di Jakarta, Selasa (8/9).
Menurut Arief, Ahok tidak mengerti sejarah IPDN. Pernyataan Ahok, ujarnya, membuat alumni sakit hati. " IPDN sudah ada mulai sejak zaman Soekarno. Bahkan juga, Bung Karno sendiri yang meresmikan berdirinya sekolah pamong praja itu. Namun, juga sebagai alumni IPDN, kami sangatlah kecewa dan terluka dengan pernyataan itu, " tukasnya.
" Namun perlu kami tegaskan, bila memanglah rakyat Indonesia menginginkan IPDN dibubarkan, bagi kami itu tidak masalah. Asal memanglah rakyat yang meminta, " ujarnya.
Arief menyampaikan sekarang ini bukan sekedar Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang menggunakan lulusan IPDN, seluruhnya pemerintahan daerah di Indonesia juga memakainya. Lulusan IPDN, katanya, menyebar hingga level paling rendah pemerintah, yakni camat atau lurah. Banyak yang bertugas di pelosok, bahkan juga perbatasan.
0 comments:
Post a Comment