Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekian waktu lalu sudah menerbitkan Paket Kebijakan Untuk menangani Ekonomi yang tengah “Lesu”. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I selalu menuai kritik dari beragam pihak. Menurut banyak Pihak Paket kebijakan itu tidakmemiliki kelebihan lantaran kebijakan itu biasa saja menurut banyak pihak.
Salah satu Kritikan itu datang dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesiua (Arpindo). Menurut mereka kebijakan itu tak terlalu kuat. Menurut dia Paket Kebijakan itu masih tetap belum memberi dampak punya pengaruh dalam menangani situasi Ekonomi yang semakin melemah. Walau demikian, Arpindo terus mengharapkan dampak Stimulus Paket Kebijakan Itu.
Wakil Ketua Arpindo Tutum Rahanta yang di konfirmasi Bahkan juga menyampaikan bahwa Peket Kebijakan Ekonomi Jilid I terebut tak ada yang istimewa. Serta cenderung biasa saja.
Tutum menjelaskan dalam paket kebijakan itu cuma melukan deregulasi yang bakal keluar pada September atau Oktober. Menyikapi hal itu ia lebih pilih untuk lihat serta menanti bakal daya beli masyarakat apakah bertambah ataukah tidak.
Menurut dia yang pertama diatasi yaitu dengan mengatakasi daya beli Orang-orang yang makin alami penurunan. Mualai dari kelompok menengah sampai kelompok petani, karena bila sektor hulu belum lebih baik jadi dampak besar bakal menjangkit sektor Retai di Sektor Hilir.
Oleh karenanya Pemerintah serta Jokowi mesti pikirkan penambahan tehnologi untuk tingkatkan produksi semua bidang. Seperti Negara lain. Yang telah didorong dengan perkembangan tehnologi.
Seperti yang di ketahui Indonesia masih tetap belum mambaik sampai sekarang ini. Keluarnya paket Kebijakan Ekonomi Jokowi, belum dapat mengangkat lesunya pasar. Ini masih tetap tampak satu diantaranya dari melemahnya Nilai Tukar Rupiah yang masih tetap anteng di posisi Rp 14. 300, - per dollar AS.
Kamar Dagang serta Industri (Kadin) menilainya paket Kebijakan yang dikeluarjkan Oleh Presiden Jokowi yaitu paket Kebijakan untuk Jangka Menengah danbukan adalah Paket Kebijakan Jangka Panjang.
Wakil Ketua Umum kadin Suryani SF motik menyampaikan ada Tiga keinginan dunia usaha yang butuh di tanggapan oleh pemerintah, pertama Memberi Subsidi Bunga Pinjaman untuk eksportir. Ke-2 membelikan Tax Amnesty atau pengampunan Pajak, serta Ketiga menyingkirkan Sesaat Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund atau pengelola dana Pungutan perkebunan Kelapa Sawit.
Salah satu Kritikan itu datang dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesiua (Arpindo). Menurut mereka kebijakan itu tak terlalu kuat. Menurut dia Paket Kebijakan itu masih tetap belum memberi dampak punya pengaruh dalam menangani situasi Ekonomi yang semakin melemah. Walau demikian, Arpindo terus mengharapkan dampak Stimulus Paket Kebijakan Itu.
Wakil Ketua Arpindo Tutum Rahanta yang di konfirmasi Bahkan juga menyampaikan bahwa Peket Kebijakan Ekonomi Jilid I terebut tak ada yang istimewa. Serta cenderung biasa saja.
Tutum menjelaskan dalam paket kebijakan itu cuma melukan deregulasi yang bakal keluar pada September atau Oktober. Menyikapi hal itu ia lebih pilih untuk lihat serta menanti bakal daya beli masyarakat apakah bertambah ataukah tidak.
Menurut dia yang pertama diatasi yaitu dengan mengatakasi daya beli Orang-orang yang makin alami penurunan. Mualai dari kelompok menengah sampai kelompok petani, karena bila sektor hulu belum lebih baik jadi dampak besar bakal menjangkit sektor Retai di Sektor Hilir.
Oleh karenanya Pemerintah serta Jokowi mesti pikirkan penambahan tehnologi untuk tingkatkan produksi semua bidang. Seperti Negara lain. Yang telah didorong dengan perkembangan tehnologi.
Seperti yang di ketahui Indonesia masih tetap belum mambaik sampai sekarang ini. Keluarnya paket Kebijakan Ekonomi Jokowi, belum dapat mengangkat lesunya pasar. Ini masih tetap tampak satu diantaranya dari melemahnya Nilai Tukar Rupiah yang masih tetap anteng di posisi Rp 14. 300, - per dollar AS.
Kamar Dagang serta Industri (Kadin) menilainya paket Kebijakan yang dikeluarjkan Oleh Presiden Jokowi yaitu paket Kebijakan untuk Jangka Menengah danbukan adalah Paket Kebijakan Jangka Panjang.
Wakil Ketua Umum kadin Suryani SF motik menyampaikan ada Tiga keinginan dunia usaha yang butuh di tanggapan oleh pemerintah, pertama Memberi Subsidi Bunga Pinjaman untuk eksportir. Ke-2 membelikan Tax Amnesty atau pengampunan Pajak, serta Ketiga menyingkirkan Sesaat Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund atau pengelola dana Pungutan perkebunan Kelapa Sawit.
0 comments:
Post a Comment